Media Sosial Tak Aman: Alasan Kongres AS Gagal Bertindak

Kongres Amerika Serikat - Wikipedia bahasa Indonesia, ensiklopedia bebas

Pekan lalu, telah diadakan Sidang Komite Kehakiman Senat AS yang emosional. Sidang tersebut berfokus pada kegagalan raksasa teknologi melindungi anak-anak di dunia maya. Selain itu, sidang tersebut juga menyoroti ketidakmampuan Kongres AS untuk meloloskan undang-undang bermakna guna mengendalikan platform media sosial.

Para ahli di garis depan regulasi teknologi mengungkapkan 3 faktor yang menghambat kemajuan:

  • Lobi dan Partisanisme: Raksasa teknologi dikritik di Capitol Hill, namun Kongres AS tak menunjukkan kemajuan.
  • Privasi & Kebebasan Berbicara: Pertanyaan tentang peran teknologi dan keseimbangan antara privasi dan kebebasan berbicara masih diperdebatkan.
  • Tanggung Jawab Teknologi: Kurangnya konsensus tentang siapa yang bertanggung jawab atas dampak negatif teknologi.

Raksasa teknologi seperti Meta, Google, dan Microsoft telah menjadi “samsak tinju bipartisan” di Capitol Hill. Namun, para anggota parlemen AS hanya duduk diam. Sementara itu, para pembela konsumen, pengungkap fakta, dan jaksa agung negara bagian telah mengumpulkan segunung bukti. Bukti-bukti tersebut menunjukkan bahwa raksasa teknologi mungkin telah membahayakan kesehatan pengguna atau memonopoli sektor-sektor utama ekonomi.

Lobi dan Pengaruh

Perusahaan teknologi menghabiskan banyak uang di Washington untuk mempengaruhi kebijakan, terutama sejak awal 2010-an. Mereka menggunakan berbagai metode, termasuk kontribusi kampanye kepada anggota Kongres, merekrut pelobi, dan memanfaatkan jaringan lembaga think tank serta kelompok advokasi. Strategi mereka mirip dengan yang digunakan oleh industri lain seperti tembakau dan bahan bakar fosil.

Meskipun lobi dianggap sebagai bagian dari demokrasi, perusahaan teknologi dengan kekayaan besar memiliki keunggulan yang signifikan. Perbedaan antara perusahaan juga bisa dimanfaatkan untuk menciptakan keuntungan kompetitif, seperti yang terjadi saat Microsoft mendukung RUU tentang keselamatan online untuk anak-anak, yang dapat merugikan pesaingnya seperti Google.

Fenomena ini disebut “kredit strategi” oleh analis teknologi Ben Thompson.

Kebuntuan Kongres Biasa

Meskipun ada tekanan dari kelompok luar, prioritas dan insentif yang bertentangan dari anggota parlemen sendiri membuat legislasi sulit dilakukan. Pertikaian internal di GOP, terutama di tingkat komite, telah menyebabkan kebuntuan dalam legislasi media sosial di DPR. Banyak anggota parlemen tidak ingin mengizinkan rekan mereka mengklaim pujian atas kemajuan dalam suatu masalah. Kesombongan juga menjadi hambatan besar.

Pemimpin kongres seperti Chuck Schumer dan Mike Johnson memainkan peran penting dalam menetapkan agenda legislatif. Schumer telah mengatakan bahwa dia hanya akan memungkinkan pemungutan suara di lantai Senat pada RUU yang memiliki 60 suara untuk disahkan, yang bisa menjadi hambatan bagi RUU yang tidak memiliki dukungan yang cukup. Legislasi keselamatan online anak-anak adalah prioritas bagi Schumer, sementara Johnson belum memberikan tanggapan.

Perbedaan Kebijakan yang Konsekuensial

Kendala dalam mengatur akses konten online yang sah di Amerika disebabkan oleh ketidaksepakatan tentang kebijakan yang sesuai dengan Konstitusi. Meskipun sering didorong oleh tuntutan publik, solusi yang tampaknya mudah seperti sensor konten dianggap kurang bijaksana dalam praktiknya. Perusahaan teknologi dan kelompok konsumen sejalan bahwa Kongres harus mengeluarkan undang-undang privasi nasional yang mengatur penggunaan data konsumen. Meskipun ini dianggap sebagai langkah awal yang penting, tantangan dalam menerapkan regulasi media sosial tetap besar, mencerminkan kompleksitas politik dan legal di dalamnya.

Baca Juga : Sering Main Medsos? Awas Jadi Korban KBGO!